Usai Lebaran TKI Membludak

*Waspadai Akal-akalan Calo Sponsor PJTKI

JL RAYA BANDUNG – Kepala Seksi Bina Lembaga Usaha Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans Kabupaten Cianjur, Ahmad Ubaidillah, memprediksikan pascalebaran nanti biasanya jumlah TKI dari Cianjur akan semakin bertambah banyak. Alasanya karena melihat tetangga yang pulang ke kampung halaman membawa materi lebih dan dinilai berhasil dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Biasanya warga tergiur dengan hal tersebut. Contohnya mantan TKI bisa membeli rumah, sawah, dan lainnya. Jadi mereka ingin ikut bekerja di luar negeri juga,” paparnya kepada Cianjur Ekspres belum lama ini.

Ubay, panggilan akrabnya, mengimbau warga yang memiliki niat untuk menjadi TKI agar tidak percaya dengan oknum yang mengatasnamakan sponsor utusan dari salah satu perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Pasalnya, hal tersebut merupakan akal-akalan oknum yang memanfaatkan situasi.

Ubay menjelaskan, bila ingin menjadi TKI sebaiknya sang calon harus melalui Dinsosnakertrans untuk melengkapi dokumen. Karena di samping terdata secara jelas juga keamanannya terjaga serta terjamin ketika bekerja dan sesuai dengan pertauran ketenagakerjaan.

“Memang mereka harus membayar bila melalui secara resmi, tapi bukan sama pihak kami, melainkan ke perusahaan PJTKI untuk biaya pelatihan dan kebutuhan mereka sebelum diberangkatkan. Kami di sini hanya fasilitator,” terangnya.

Namun, lanjut Ubay, kenyataanya berbeda, para calon TKI memilih jalur instan dan ingin cepat berangkat kerja akhirnya menyerahkan segala persyaratan kepada oknum yang mengaku sponsor yang sudah diutus oleh perusahaan PJTKI di Jakarta. Akibatnya, suatu saat nanti terkendala masalah, pihak Dinsosnakertarans sulit mendata dan memantau keberadaan sang calon. “Bila kami selaku pejabat di daerah tidak memiliki data dokumen sang calon TKI, kami tidak bisa mempertanyakan ke PJTKI bila ada permasalahan yang menimpa mereka,” tegasnya.

Ubay menyebutkan, para calon TKI agar jangan mudah percaya kepada oknum dimana mengaku sebagai sponsor yang bisa memberangkatkan kerja keluar negeri. Sebagai catatan, lihat terlebih dahulu kebenarannya dan periksa dokumen keasliannya kemudian konsultasikan dengan Dinsosnakertrans apalagi menawarkan bisa berangkat ke negara di Timur Tengah maka dipastikan hal itu adalah penipuan, karena sudah ditutup dan dimoratorium oleh Pemerintah Indonesia.

“Banyak sponsor yang mengaku bisa memberangkatkan TKI bekerja ke mana saja, tapi tidak jelas kapan direalisasikannya. Bahkan kamipun sulit melacak keberadaan mereka karena kegiatan oknum tersebut bergerak sendiri-sendiri tidak ada kantor resmi di setiap daerah,” pungkasnya.(mg29)

Rutilahu Selesai Diperbaiki

*Sebanyak 20 KK Mulai Menempatinya

CIRANJANG – Sebanyak 20 warga Desa Sindangsari Kecamatan Ciranjang, penerima bantuan Rutilahu dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sudah bisa menempati rumahnya dengan lebih baik. Pasalnya, LPM dan Pihak Desa Sindangsari sebagai pelaksana bantuan tersebut sudah menuntaskan pembangunan tersebut.

Kepala Desa Sindangsari, Sujana, mengungkapkan, semua penerima bantuan sudah bisa menikmati rumahnya yang direnovasi yang didanai Pemprov Jabar. “Meski sempat diperiksa oleh pihak kepolisian terkait adanya penyalahgunaan anggaran, namun saya membuktikan bahwa hal tersebut tidak pernah saya lakukan,” ujarnya kepada Cianjur Ekspres, kemarin (2/7).

Dirinya menjelaskan, pembangunan yang sebelumnya terhambat adalah karena pembangunan dilakukan secara bertahap, mulai dari pengumpulan material bangunan yang dilakukan oleh pelaksana.

“Kendati pembangunan agak sedikit meleset dari waktu yang ditentukan, tetapi kami di sini memberikan bantuan tersebut secara benar, hingga kini sudah terealisasi,” jelasnya.

Adapun anggapan warganya yang berfikir bahwa bantuan rutilahu ini dilakukan untuk membangun rumah penerima secara total, ia menjelaskan secara perlahan bahwa program yang diberikan oleh Pemprov Jabar tersebut hanyalah sebagai stimulan.

“Sejatinya pembangunan itu kan hanya bersifat stimulan, jadi bukan memperbaiki rumah secara keseluruhan,” tutupnya.(mg27)

Penyakit Kulit ‘Serang’ Warga Binaan

*Lapas Kotor, Pasokan Air Tersendat

JL ARCIKO – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Cianjur, Tri Saptono Sambudji, mengakui jika kebersihan di lapas Cianjur masih minim.

Hal itu terbukti dari hasil pemeriksaan dokter saat pengobatan gratis yang diadakan di lapas beberapa waktu lalu. Hasilnya, sebagian besar napi mengalami ganguan kesehatan pada kulit karena tidak dapat menjaga kebersihan.

“Memang beberapa warga binaan ada yang mengalami penyakit kulit. Namun tidak banyak, paling jumlahnya hanya belasan saja,” ujar dia kepada Cianjur Ekspres saat ditemui di ruangannya, kemarin (2/7).

Menurutnya, hal itu dikarenakan kurangnya pasokan air ke lapas. Sehingga warga binaan kerap kali kesulitan untuk membersihkan tubuhnya. Terkecuali saat wudhu untuk salat sebab tak memerlukan banyak air.

“Mereka jadi enggan untuk mandi dan sebagainya. Akibatnya kesehatan mereka menjadi sedikit terganggu. Padahal kami menggunakan sumur bor dan juga air PDAM. Tapi karena debitnya kecil, jadi susah,” ungkapnya.

Di samping itu, jumlah warga tahanan yang melebihi kapasitas pun dianggap Tri sebagai faktor penyebab lainnya, sebab berdesakannya warga binaan saat tidur membuat penyakit kulit tersebut cepat menular.

“Penyakit itu kan terkadang menular. Sehingga penuhnya ruangan membuat warga binaan yang kondisinya kurang fit mudah tertular,” kata dia.

Untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya akan mengimbau warga binaan untuk lebih menjaga kebersihan diri. “Kami akan ingatkan mereka untuk tetap menjaga kebersihan, dan lebih intensif memberikan perawatan kepada mereka yang sakit,” ungkapnya.(mg30)

Banyak Vila Nunggak PBB

**Para Pemilik Ogah Bayar Pajak

CIPANAS – Pemasukan Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas dari pajak bumi dan bangunan (PBB) vila mengalami keterlambatan untuk mencapai target. Hal tersebut disebabkan para pemilik vila jarang ada di tempat dan terkesan ‘ogah’ membayar pajak.

Kepala Dusun II Balakang Desa Sindanglaya, H Bunyamin menuturkan sebagian pemilik vila malas datang ke Cipanas akibat di perjalanan yang sering macet. Nunggaknya vila membayar PBB menghambat anggaran operasional desa.

“Target PBB dari vila Rp300 juta di komplek real estate tersebar di tiga titik dengan jumlah vila keseluruhan sekitar 1.500 kavling. Saat ini yang masuk baru 25 persen, memasuki Juni seharusnya sudah 35 sampai 40 persen,” paparnya kepada Cianjur Ekspres, kemarin (2/7).

Pemilik vila, lanjutnya, ada yang nunggak pajak sampai bertahun-tahun. Penyebab utama adalah bosnya jarang ke tempat. Namun biasanya jelang lebaran apalagi setelah lebaran ramai.

“Biasaya abis Idul Fitri ada peningkatan. Penagihan terus dilakukan sudah melalui surat dan langsung, tapi tetap sampai saat ini belum ada perbuhan karena bosnya di Jakarta. Masalahnya kemungkinan ekonomi atau macet,” tambahnya.

Bila mendatangi untuk menagih pun hanya ditemui penjaga atau saudara dari pemiliknya. “Vila yang nunggak jatuh tempo untuk PBB kena denda per bulan 2 persen,” tambahnya.

Berbeda dengan vila, Bunyamin menambahkan potensi PAD Desa Sindanglaya ada juga dari sewa garap tanah milik desa (TMD). Ada sekitar tiga RW di Dusun IV tanah milik desa di sana. Semula, tanah desa awalnya kebun sekarang jadi sewa tanah untuk rumah.

“Tepatnya di RW 13 sampai 15. Target TMD Rp30 juta per tahun dari situ, yang sudah masuk sekitar Rp10 juta. Tahun kemarin yang masuk sekitar Rp25 juta, targetnya Rp30 juta,” tambahnya.

Reporter Cianjur Ekspres berusaha mencari pemilik vila yang menunggak. Namun seperti yang dikatakan Bunyamin, para pemilik vila tidak ada di tempat dan tampak sepi.(mg25)

Jalur Mudik Ini Layak Pakai

**Pemudik tidak Perlu Khawatir

SUKABUMI – Badan Pemeliharaan Jalan (BPJ) Wilayah II Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa seluruh ruas jalan provinsi yang ditanganinya dalam kondisi layak pakai. Sehingga, para pemudik tidak perlu khawatir akan keselamatan dan kenyamanan saat berkendara.

Kepala Seksi Program BPJ Wilayah II Jawa Barat, Ruhiyat, mengatakan, Dinas Bina Marga Jabar terus melakukan perbaikan jalan untuk menjamin kesiapan infrastruktur selama masa puncak arus kendaraan yang menuju dan meninggalkan Sukabumi. “Berbagai persiapan dan perbaikan jalan telah kami lakukan sejak beberapa bulan yang lalu, terutama di titik-titik yang paling sibuk pada saat sibuk pada musim arus mudik,” kata  dia ketika ditemui di ruang kerjanya, kemarin (2/7).

Kerja keras yang dilakukan jajaran BPJ Wilayah II mulai memperlihatkan hasil sejak awal Ramadan lalu. Setelah tahapan perbaikan diselesaikan, kata Ruhiyat, semua ruas jalan milik provinsi yang ada di wilayah kerjanya termasuk Kota dan Kabupaten Sukabumi dalam kondisi mantap dan dapat dilalui berbagai jenis kendaraan dengan aman.

“Bagian-bagian jalan yang beberapa bulan lalu kondisinya rusak parah tidak akan mengganggu lagi arus mudik tahun ini. Semuanya sudah dalam kondisi mantap dan siap dilalui para pemudik,” ujanya.

Sementara perbaikan jalan dikerjakan di beberapa titik penting seperti simpang Baros-Sagaranten, Tegalbuleud, ruas Jampangkulon-Surade, dan ruas Karanghawu-Cikotok. Bersamaan dengan perbaikan, BPJ 2 memasang rambu-rambu lalu lintas dan rambu peringatan longsor di kawasan-kawasan yang tanahnya tidak stabil.(mg28)

Dipanggil, Komisioner Panwascam Mangkir

*Panwascam Takokak dan Cibinong Bisa Disanksi Tegas

JL RAYA SUKABUMI – Panitia Pengawas Pemilu (Panawaslu) Kabupaten Cianjur akan kembali memanggil Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Takokak dan Cibinong yang mangkir dari panggilan pertama Rabu (1/7) lalu.

Ketua Panwaslu Kabupaten Cianjur, Saeful Anwar, mengatakan, pihaknya telah memberitahukan kepada dua orang komisioner panwascam tersebut melalui surat resmi, pesan singkat (SMS), dan telepon seluler. Namun tidak ada jawaban.

“Hingga waktu yang ditentukan pun kedua orang tersebut tidak datang dan tanpa ada kabar juga,” ujar dia kepada Cianjur Ekspres saat ditemui di ruangannya, kemarin (2/7).

Kedua komisioner panwascam itu, kata Saeful, diduga melakukan penyimpangan. Panwascam Cibinong diduga terikat dalam kasus memperjualbelikan jabatan, sementara Panwascam Takokak diduga merupakan salah seorang tim sukses.

“Laporan kepada kami demikian, namun untuk kepastiannya kami sedang menindaklanjuti, termasuk memanggil kedua orang tersebut untuk dimintai keterangan,” kata dia.

Apabila dalam pemanggilan kedua masih tidak datang, ujar Saeful, kedua komisioner tersebut akan mendapatkan sanksi tegas dari Panwaslu. “Tentu kami akan berikan sanksi,” kata dia.

Saeful mengungkapkan, selain Panwascam Takokak dan Cibinong, ada dua panwascam lainnya yang juga tersangkut kasus yaitu komisioner Panwascam Sukaresmi yang diduga memiliki domisili ganda dan Campakamulya yang diduga tim sukses saat Pileg 2014 lalu.

“Kedua orang tersebut sudah memenuhi panggilan dan telah menjelaskan terkait permasalahan. Ternyata hal itu hanya kesalah pahaman, dimana pelapor tidak mengetahui secara jelas tentang kedua orang tersebut. Melaporkan hanya sebatas kasat mata saja,” tutupnya.(mg30)

Saksi Kasus Haji Mangkir

*Keterangannya Diperlukan Kejari Cibadak

CIBADAK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak mengaku kebingungan karena sampai saat ini puluhan saksi kasus mafia haji di Kabupaten Sukabumi tidak kunjung datang memenuhi panggilan. Padahal, keterangan saksi-saksi yang kebanyakan dari Sulawesi ini cukup penting untuk pendalaman kasus yang sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan ini.

“Tapi sayang sudah beberapa kali dilayangkan surat pemanggilan para saksi-saksi terkait haji tidak kunjung memenuhi panggilan. Kami pun tidak mengetahui secara pasti yang menjadi alasan mereka tidak mengindahkan pemanggilan instansinya, ” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Cibadak, Akhmad E.P Hasibuan ketika dihubungi, kemarin (2/7)

Ia mengungkapkan, dari 113 jamaah haji luar daerah yang memperoleh kuota haji Kabupaten Sukabumi tahun 2014, ada sebanyak 20 jemaah yang dipanggil sebagai saksi. Sayangnya, tak ada satupun jamaah haji luar Sukabumi itu yang mengindahkan pemanggilan penyidik.

“Otomatis kondisi seperti ini sangat menghambat terhadap tahapan-tahapan proses penyidikan kasus ini. Soalnya, keterangan saksi-saksi ini cukup penting untuk mengungkap proses dan mekanisme mereka bisa berangkat memakai kuota haji Kabupaten Sukabumi, ” ungkapnya.

Sebenarnya sesusai prosedur, kata dia, pihaknya sudah berusaha memanggil para saksi melalui surat yang dilayangkan melalui jasa pengiriman surat ke Sulawesi. Kalau mereka tetap tidak mengindahkan acar pemanggilan, maka tak menutup kemungkinan akan melakukan usaha jemput bola langsung.

“Kalau terus menerus tidak kunjung datang memenuhi pemanggilan bisa jadi kami akan lakukan usaha jemput bola. Belum lagi ada bebera saksi yang dipanggil itu, alamatnya sudah berubah. Ini jadi menghambat tim penyidik,” ujarnya.

Dalam kasus ini, tim penyidik telah menetapkan dua tersangka dari Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sukabumi yakni  masing-masing berinisial Dang dan De. Dang ditetapkan tersangka pada saat dirinya menjabat Kasi Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umroh.

Sementara De merupakan staf Kemenag sebagai orang pertama yang menerima Calhaj dari luar Sukabumi. Di mana dalam kasus ini, ada 113 calhaj dari luar Sukabumi seperti dari Makasar, Sulawesi Selatan berangkat menggunakan kuota haji dari Kabupaten Sukabumi.

“Akan tetapi hasil pendalaman tim nanti tak menutup kemungkinan akan mengungkap tersangka baru lain-lainya,” cetusnya.

Sebelumnya, Fungsionaris Forum Aktivis Sukabumi (Fraksi) Rakyat, Firman Hidayat mendesak kepada lembaga penegak hukum mempercepat pengusutan kasus haji tersebut. Sepengetahuannya, kasus tersebut sudah hampir setahun diproses namun belakangan terakhir belum ada gebrakan selanjutnya. “Terakhir sudah ada dua tersangka. Tapi belum jelas kini kasus penanganannya sudah sejauh mana? Kejaksaan harus terbuka jangan sampai pengusutan kasus dipetieskan. Kami berharap penyidik bisa secepatnya mengusut tuntas kasus ini,” beber Firman.(mg33)