Derita Petani Daun Pisang

*Warga Desa Haurwangi Unjuk Rasa di Empat Titik
JL KH ABDULLAH BIN NUH – Ratusan warga dari Desa Cihea Kecamatan Haurwangi, kemarin (5/5), melakukan aksi unjuk rasa di empat titik, yakni Kejaksaan Negeri Cianjur, Pengadilan Negeri Cianjur, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, dan DPRD Kabupaten Cianjur.

Mereka mengadukan sikap dari PTPN VIII Panglejar yang membuka lahan perkebunan kelapa sawit dengan membuldozer lahan garapan para petani pisang manggala seluas 236,8 hektar.

Koordinator aksi, Jajang, memaparkan bahwa konflik agraria di Desa Cihea Kecamatan Haurwangi, sebelum PTPN VIII masuk, awalnya tanah seluas 236,8 hektar dikuasai oleh PTPN XII dengan menanam jenis tanaman karet dan kakao.

Namun tahun 2002 HGU-nya telah habis kemudian petani penggarap mengelolanya hingga 2015 dengan alasan karena sudah ditelantarkan.

“Kemudian PTPN VIII tanpa izin yang jelas dan menanam pohon sawit di atas lahan petani,” paparnya kepada wartawan, kemarin (5/5).

PTPN VIII menyeroboti tanah milik petani yang tergabung dalam Paguyuban Petani Daun Pisang Manggala (PP-DPM) dimana mereka mengaku berhak atas tanah garapan seluas 236,8 hektar karena mereka mengaku telah mengantongi SK asalnya nomor 525/791/Dishutbun/2013 yang diganti menjadi SK bernomor 525/2895/Dishutbun tentang perubahan jenis tanaman dari Kakao menjadi sawit pada 21 Juli 2014.

“Berdasarkan SK itu mereka membabat tanaman para petani seperti pohon pisang, jagung, singlong, ubi jalar dan lainnya,” keluhnya.

Menurut dia, izin tersebut tentu saja tidak sesuai dengan prosesur, karena pada saat izin dikeluarkan petani sudah menggarap tanah tersebut selama 12 tahun. Namun pada 23 April 2015 baru diadakan pertemuan di lahan yang sedang konflik dengan dihadiri BPN Cianjur, Perwakilan dari PTPN VIII, Polsek Bojongpicung, dan petani PP-DPM.

Dari pertemuan itu menghasilkan keputusan bahwa PTPN XII telah habis HGU dan tidak bisa mengeluarkan HGU untuk PTPN VIII. Akan tetapi sampai saat ini kegiatan terus dilakukan membabat lahan para petani.

“Sebanyak 211 KK yang mengantungkan hidup kehilangan mata pencaharian. Maka dari itu kami melakukan aksi dengan tujuan mengadu kepada Kejari Cianjur, PN Cianjur, Pemkab Cianjur, dan DPRD Kabupaten Cianjur untuk segera mengembalikan hak-hak kami yang telah dirampas oleh PTPN VIII,” tegasnya.

Masitoh (44), warga Kampung Bantarhonje Desa Cihea Kecamatan Haurwangi, mengeluhkan dengan adanya aktivitas yang dilakukan PTPN VIII yang telah mengambil tanah garapan tanpa izin. Akibanya, dia tidak memiliki mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Selama delapan bulan terakhir, keluarga saya makan seadanya. Anak saya yang di pesantren harus pulang ke rumah karena tidak bisa membayar biaya sekolah. Sepeda motor pun ikut diambil dealer karena tidak membayar setoran,” tangisnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cianjur, Usep Setiawan, yang menemui para pendemo di depan gedung Dewan secara langsung, memaparkan bahwa pihaknya akan mempelajari dulu apa yang menjadi permasalahan. Namun, dia menjelaskan bila dalam status tanah yang menjadi konflik ada hak warga maka secepatnya akan ditanggapi.

“Secepatnya kami akan meminta keterangan dari BPN Cianjur dan PTPN VIII kemudian melihat secara hukum, tanah tersebut statusnya seperti apa,” pungkasnya.(mg29)

Warga Ciranjang Bingung

*Jumlah Bakal Calon Bupati Terlalu Banyak
CIRANJANG – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Cianjur, Desember nanti, warga di beberapa kecamatan di wilayah timur Cianjur, mengaku bingung menjelang.

Pasalnya, terlalu banyak orang yang memunculkan namanya sebagai bakal calon bupati meski belum terdaftar secara resmi.

Supriadi (34), warga Kampung Andir Desa Cibiuk Kecamatan Karangtengah, mengungkapkan, jauh-jauh hari sebelum pemilihan pilkada, sudah banyak spanduk berbau kampanye serta tidak sedikit aksi yang dilakukan oleh banyak calon.

“Tidak seperti pilkada periode sebelumnya, saat ini orang-orang terlihat ambisius. Banyak sekali yang menyalonkan diri, meski belum resmi akan ditetapkan menjadi calon bupati,” katanya kepada Cianjur Ekspres, kemarin (5/5).

Sementara Endan Rahmat (41), warga asal Desa Ramasari Kecamatan Haurwangi, membenarkan di sejumlah wilayah Cianjur Timur pun memang tak lepas dari sorotan para calon bupati, sehingga dari mulai baligho, spanduk, dan pernak-pernik yang menampilkan profil bahkan slogan masing-masing calon bertebaran.

“Calonnya bukan hanya satu atau dua, melainkan banyak sekali. Sehingga hal itu sering menjadi bahan pembicaraan warga karena bingung calonnya terlalu banyak,” paparnya.

Menurutnya, warga menginginkan informasi yang pasti mengenai penetapan calon yang sesungguhnya. Agar warga bisa melihat karakter maupun visi dan misi yang dimiliki oleh masing-masing calon yang sudah jelas serta ditetapkan.

“Warga mengingkan para calon bupati itu segera menetapkan sebagai calon bupati yang sebenarnya. Supaya kami bisa memilih dengan jelas juga,” pungkasnya.(mg27)

Bangunan tidak Bayar Pajak, Dibongkar

*Jarak Bangunan dengan Rel Harus 12 Meter Lebih
CIRANJANG – Hendra (41) salah seorang warga Kampung Pasirasem Desa Mekargalih Kecamatan Ciranjang merasa terbebani dengan adanya pajak bangunan dekat rel kereta api.

Hal itu diungkapkannya setelah mendapat pemberitahuan dari pihak Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA) dari Bandung terkait jarak bangunan yang dekat dengan lintasan rel kereta api.

“Minimal jarak bangunan ke rel itu 12 meter katanya. Bagi yang kurang dari itu, harus membayar pajak. Saya sendiri harus bayar Rp5 Juta untuk setahun,” paparnya kepada Cianjur Ekspres, kemarin (5/5).

Dirinya mengaku keberatan sebab untuk tempat tinggal pun masih mengontrak, lalu tiba-tiba harus membayar untuk pajak rel kereta.

“Saya asli orang sini, kelahiran 1974. Masa pribumi harus bayar pajak, keamanan, penduduk, sewa, semuanya kan dari sini juga. Lebih baik beli rumah sendiri daripada bayar pajak,” tuturnya.

Hendra menambahkan, bukan hanya dirinya yang harus membayar pajak, banyak warga sekitar yang lebih dekat jarak rumahnya dengan rel kereta dibanding dirinya.
“Kan saya jarakanya itu 8-9 meter.

Nah kan jalur ini melewati Pasar Ciranjang, banyak dari mereka yang harus membayar mulai dari Rp18 sampai Rp20 Juta bahkan sampai Rp30 juta,” ungkapnya.

Selain itu, tuturnya, resiko jika tidak membayar pajak adalah dibongkar bangunannya. Sebab, hal itu melanggar peraturan yang telah dibuat pihak kereta.

Terpisah, Kepala Stasiun Kereta Api Cianjur, Saiful, mengungkapkan jika memang benar adanya, ada uang yang harus dibayar bagi warga yang memiliki bangunan dekat dengan rel kereta api.

“Itu untuk membayar sewa, sebab kalau tidak membayar. Ya Resikonya bangunan tersebut dibongkar,” pungkasnya lewat telepon.(job7)

Camat pun tak Berkutik

*Program Pendidikan di Kecamatan Sukaresmi Ditunda
SUKARESMI – Camat Sukaresmi, Badru, mengaku mesti menunda beberapa program yang sudah direncanakan untuk membangun pendidikan di Kecamatan Sukaresmi.

Pasalnya ia harus fokus membenahi Desa Cikancana yang beberapa waktu lalu mengalami bencana longsor, sebab masih memiliki berbagai permasalahan yang belum selesai.

Salah satu program yang sudah ia canangkan sejak awal jabatannya sebagai camat di Sukaresmi adalah memberikan pendidikan formal dan memberikan ijazah kepada santri di setiap pesantren yang ada di wilayahnya.

“Program yang rencanya saya akan jalankan di bulan April terpaksa tertunda dulu, sebab harus mengurusi permasalah di Cikancana yang hingga kini masih belum dapat bantuan rumah. Tapi ke depannya pasti saya akan laksanakan program tersebut,” kata dia kepada Cianjur Ekspres, kemarin (5/5).

Menurutnya, program yang akan dijalankan di 9 pondok pesantren itu, bertujuan agar santri di pesantren selain mempelajari ilmu agama juga mempelajari ilmu pendidikan yang ada di sekolah formal.

Sehingga ketika keluar dari pesantren, para santri dapat bekerja atau membuka usaha dengan ilmu yang didapatnya.

“Permasalahan yang ada di santri biasanya terpaku dengan mempelajari ilmu agama sehingga pendidikan formal tersisihkan. Padahal di zaman sekarang pendidikan formal yang disahkan dengan adanya ijazah sangat penting untuk digunakan berkeja,” kata dia.

Lanjutnya, hal tersebut dilakukan karena bentuk apresiasinya kepada pesantren sebagai basis ilmu agama. Terlebih Cianjur terkenal dengan Kota Santrinya harus tetap dipertahankan dengan membantu pengembangan pondok pesantren.

“Jika ponpes peminatnya kurang, Cianjur yang dipredikatkan sebagai kota santri akan hilang. Kota Santri sendiri bukian hanya sebagai title namun sebagai gambaran warga Cianjur yang berakhlakul karimah dan agamis. Sehingga perlu teteap dipertahankan,” tandasnya.(mg30)

Bantuan Tak Kunjung Datang

*Korban Bencana Bangun Rumah dari Bilik Bekas
SUKARESMI – Warga RW 08 Desa Cikancana Kecamatan Sukaresmi kembali bergotong-royong membangun rumah sementara dari bilik bambu. Hal tersebut dikarenakan bantuan rumah dari pemerintah untuk korban bencana alam hingga saat ini belum juga turun. Padahal lahan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah tersebut sudah tersedia.

Tajudin, Ketua RW 08, menuturkan, warga di Desa Cikancana sudah lelah meunggu kepastian dari pemerintah terkait akan dicairkannya dana bantuan pembangunan rumah untuk korban bencana. Menurutnya, informasi yang terkahir diterima oleh dia, dana tersebut akan dicairkan pada bulan ke delapan tahun ini.

“Dari kemarin kami terus mempertanyakannya, sudah beberapa kali tidak jadi. Terkahir kami mendapatkan informasi akan diberikan pada Oktober tahun ini. Itupun masih sekedar isu,” tuturnya kepada Cianjur Ekspres, kemarin (5/5).

Karena kehabisan biaya untuk mengontrak, kata Tajudin, warga mulai berinisiatif kembali membangun rumah sederhana dari bilik tersebut. Selain dapat menghemat biaya, rumah yang digunakan oleh beberapa keluarga sekaligus itu juga membuat kepedulian warga untuk saling menolong satu sama lain bertambah.

“Memang di samping itu kami jadi saling peduli satu sama lain, membantu membangun agar yang sudah tidak punya biaya bisa mendapatkan tempat berteduh. Penderitaan kami pun sedikit berkurang,” katanya.

Camat Sukaresmi, Badru, mengatakan, dirinya sudah kerap mengajukan kepada pemerintah untuk segera mencairkan dana bantuan tersebut. Sehingga warga dapat lebih tenang dan mendapatkan tempat yang layak untuk tinggal.

“Saya sudah sering menanyakannya, tapi belum ada kepastian hingga saat ini. kabar yang saya terima malah sekarang sedang diajukan ke Jakarta. Entah tujuannya apa dan ditujukan kepada siapa. namun yang terpenting dapat segera diproses pencairan tersebut,” tandasnya.(mg30)

Sobeks Masih Keneh Sok Maen Congkak?

Tos Jarang, Sob!

SALAH sahiji hal anu matak ngagumbirakeun urang nyaeta ulin. Kaulinan naon anu sok Sobeks paenkeun? Kanggo wanoja mah kaulinan tradisional ieu pasti tos terang nyaeta maen congkak. Nuju alit Sobeks kantos maen congkak teu acan?

Congkak teh kaulinan tradisional anu tos kasohor ti Sunda. Kusabab kaulinan ieu tos sesah dipendakan janten jarang anu maenkeun ayeuna mah. Tah, Sobat Ekspresi upami ayeuna masih aya keneh sok maen congkak tara? Di handap ieu aya pangalaman ti Sobat Ekspresi perkawis kaulinan Congkak. Hayu urang regepkeun, Sob!.

Iis Indarti siswa SMKN 1 Cianjur kelas XII AK 4 nyarios yen congkak teh kaulinan anu sok dipaenkeun waktos anjeunna sakola SD. Janten ayeuna mah Iis tos tara maen congkak deui, Sob. Saur wajona anu resep kana maen voli ieu congkak sesah dipaenkeun sabab kedah pinter ngelehkeun lawan. ”Tos tara maen congkak, upami nuju alit mah sok maen tapi maen congkak sesah pisan Iis sok eleh, janten kedah gaduh strategi kanggo ngelehkeun lawan,” ucapna ka Tim Ekspresi Cianjur Ekspres.

Wanoja anu resep warna biru ieu nambihkeun yen congkak teh kaulinan tradisional anu kedah dikenalkeun ka murangkalih jaman ayeuna. “Saur murangkalih ayeuna mah kaulinan congkak teh panginten tos teu usum kusabab seueur kaulinan anu langkung modern, ”tambihna.

Aya oge wanoja kelas XII AP anu sakola di SMK Bela Nusatara masihan pamanggih perkawis kaulinan congkak ieu, Sob. Wanoja anu ngagaduhan nami Ai Rohimat ieu nyebatkeun yen congkak kaulinan anu gaduh nilai ajaran anu sae kanggo urang. “Upami maen congkak, urang sapertos diajar sabab urang kudu tiasa jujur sareng taliti,” ucapna.

Ai anu resep icalan ieu nambihkeun yen ayeuna anjeunna tos jarang maen congkak tapi kadang-kadang upami ngarencangan rayina maen mah sok ngiringan. “Ayeuna mah tos janten rumaja, tos jarang. Maen congkak teh paling lamun ngarencangan rayi maen, nya sok ngiringan,” jejerna.

Pamungkas aya pamendak ti siswa kelas X D MAN Cianjur, nami lengkepna Naissa Pitriyani. Wanoja anu resep ngagambar ieu nyebatkeun yen ayeuna mah sesah milari kaulinan tradisional teh sapertos congkak. “Ayeuna mah tos sesah mendakan congkak di toko-toko, upami aya oge paling aya hiji atawa dua,”pokna.

Naissa anu resep nulis ieu ayeuna tara maen congkak deui padahal anjeunna resep kana kaulinan ieu. “Tara maen congkak deui da sesah milariana padahal nuju kapungkur mah abdi resep maen congkak sareng rerencangan,” tutupna.(ika/fisip-ut)

Konsumsi Daging Masih Kurang

ilustrasi/dok KURANG: Pasokan kurang dan tak biasa beternak sapi membuat warga Kabupaten Cianjur sampai saat ini masih kurang mengonsumsi daging sapi.

ilustrasi/dok
KURANG: Pasokan kurang dan tak biasa beternak sapi membuat warga Kabupaten Cianjur sampai saat ini masih kurang mengonsumsi daging sapi.

*Komisi II Sayangkan Warga Cianjur Belum Terbisa Ternak Sapi
JL KH ABDULLAH BIN NUH – Komisi II DPRD Kabupaten Cianjur sangat menyayangkan bahwa dari 2.375.00 warga Kabupaten Cianjur hingga kini belum semua bisa menikmati daging sapi. Selama ini sentra peternakan sapi potong hanya ada di satu tempat, yakni di Kecamatan Agrabinta.

Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cianjur, H Cecep Syaepudin Zuhri SH. Menurutnya untuk memenuhi pasokan daging sapi di Cianjur masih dipasok dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumbawa. Namun, kata dia, pihaknya mempertanyakan bagaimana bisa terjadi, padahal banyak peternak yang sudah berkembang.

“Kami mempertanyakan kenapa bisa demikian, daging saja harus dipasok dari luar kota dan kabupaten, bahkan provinsi lain,” paparnya kepada Cianjur Ekspres, kemarin (5/5).

Kemudian, lanjutnya, untuk suplai bagi warga Kabupaten Cianjur saja sudah sangat sulit, apalagi ingin swasembada daging.

“Jangankan suplai ke luar kota atau Kabupaten lain, memenuhi warganya saja masih kekurangan,” ucap Cecep.

Sementara itu, anggota Komisi II lainnya, drh Baruna, menambahkan bahwa kurangnya pasokan daging sapi diakibatkan beberapa faktor, seperti masalah budaya dan kebiasaan warga yang cenderung lebih banyak berternak kambing, karena harganya yang murah dibandingkan hewan sapi potong.

“Kalau Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk produksi daging melimpah karena budayanya adalah peternak sapi, tapi di Jawa Barat khususnya Kabupaten  Cianjur cenderung memilih kambing, karena pertumbuhannya yang cepat kemudian bisa cepat dijual,” pungkasnya.(mg29)